Kementerian Kominfo-Provinsi Sinkronisasikan Program


Administrator | 16 Juli 2018 | Bagikan

JAKARTA -- Dalam rangka pembinaan teknis terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Komunikasi Sub  Urusan Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Kominfo menggelar Rapat

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembinaan Teknis Sub Urusan IKP di Pusat dan Daerah.

Kegiatan berlangsung selama dua hari (13-14) di Hotel Millenium, Jakarta, 

Kegiatan dibuka Siti Meiningsih, Sekretaris Direktorat Jendederal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Infokom. 

Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik, dan Persandian (KISP) Provinsi Sulsel tak ingin menyia-nyiakan waktu untuk terlibat dalam kegiatan tersebut. 

Kepala Dinas KISP Andi Hasdullah didampingi Kepala Bidang Informatika Badaruddin menghadiri agenda yang cukup penting itu.

Menurut Meiningsih, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 16 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kementerian Komunikasi dan Informatika selaku pembantu presiden berdasarkan Peraturan Presiden nomor 54 2 tahun 2015 bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Kominfo.

Pembinaan ini sesuai tugas dan fungsi

masing-masing satuan kerja di lingkungan Ditjen IKP teknis, terkait program IKP di pusat dan daerah.

"Hal ini agar manfaat yang dirasakan oleh stakeholder di daerah sesuai kewenangan unit kerja dapat maksimal dirasakan, " ungkap Siti Meiningsihh

Kepala Dinas KISP Sulsel, Andi Hasdullah menjelaskan, selama ini, sinkronisasi kegiatan antara pusat dengan daerah belum maksimal. Pusat jalan sendiri dengan programnya, daerah juga demikian. Dengan adanya kegiatan ini, ada komitmen bersama agar program bisa dilaksanakan secara terpadu. 

"Bagaimana model keterpaduannya, itu ada beberapa kesimpulan yang telah diambil dari kegiatan itu, " ungkap Andi Hasdullah. 

Pertama, lanjut dia, pusat akan melaksanakan program kegiatan dalam skala nasional, provinsi dan kabupaten/kota juga demikian. Namun program yang dilaksanakan tetap sinkron, saling berkaitan, dan bersinergi secara terpadu. 

Poin lain adalah Kementerian Kominfo siap memfasilitasi seluruh kegiatan di daerah dalam rangka penyiapan narasumber dalam berbagai kegiatan. 

"Kalau ada kegiatan di daerah, silahkan undng pusat. Nanti akan disiapkan narasumber dan pendampingan di daerah," jelasnya.

Poin lain yang cukup penting adalah le depan, penyusunan perencanaan daerah dan pusat akan diintensifkan. Misalnya pusat membiayai program yang dirancang daerah. 

"Tapi penajamannya nanti di 2019. Sekarang  sudah agak sulit karena APBD sudah jalan. Ada juga usulan teman-teman berkembang bagaimana pusat membantu aspek pembiayaan program daerah dari dana Dekon," kata Andi Hasdullah. (*)