KI Selesaikan Sengketa Informasi Secara Maraton


Administrator | 12 Juli 2018 | Bagikan

MAKASSAR -- Komisi Informasi (KI) Provinsi Sulsel secara maraton menuntaskan sidang sengketa informasi yang masuk ke lembaga tersebut. 

Menurut salah seorang Komisioner KI, Andi Ilham, pekan lalu ada delapan sengketa yang berhasil diselesaikan. Sementara pekan ini, selama dua hari, Selasa-Rabu, 10-11 Juli, total ada tujuh sidang sengketa yang dilaksanakan dengan agenda yang sama yakni pembacaan putusan mediasi. 

"Rencananya, pekan depan, ada sekitar sembilan sidang lagi yang akan kita gelar. Betul-betul kita kerja maraton untuk menyelesaikan sengketa informasi yang masuk, " ungkapnya.

Khusus pada Rabu (11/7), ada empat sidang yang dilaksanakan. Sidang pertama berlangsung sekitar pukul 10.30 wita dipimpin majelis komisioner Abdul Kadir Patwa dan anggota Andi Muhammad Ilham. Bertindak sebagai panitera,  Rachmawati Chalik. Pemohon dalam sidang sengketa informasi ini adalah LSM Kapak (Komite Pemantau Transparansi Pembangunan dan Korupsi. Sementara termohon adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar. 

Sidang kedua dilaksanakan sekitar pukul 11.20 wita dengan pemohon Muhammad Ridwan dan termohon Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Haji Makassar. Sidang dipimpin Majelis Komisioner Andi Ilham dan anggota Pahir Halim. Sementara bertindak sebagai panitera adalah Carolina. 

Sidang ketiga berlangsung sekitar pukul 13.00 wita. Pemohon pada sidang ini adalah Ruslan Rahman sementara termohon adalah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Selatan. Sidang dipimpin Majelis Komisioner Pahir Halim dan anggota Andi Ilham. Sebagai panitera adalah Caroline. 

Sementara sidang keempat berlangsung sekitar pukul 14.20 wita. Sebagai pemohon adalah Muhammad Ridwan dan termohon Kementerian Agama Kota Makassar. Sidang dipimpin Abdul Kadir Patwa dan anggota Pahir Halim dengan paniter adalah Caroline. 

Menurut komisioner KI, Andi Ilham, rata-rata persoalan yang disengketakan terkait lelang atau tender proyek di instansi terkait. 

Seperti misalnya di Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar dimana pemohon meminta beberapa dokumen lelang pada paket pengadaan ala uji emisi dan pemeliharaan taman. 

Begitu juga pada RSUD Haji. Dimana pemohon meminta salinan otentik Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada dokumen pelaksanaan anggaran pokok 2017. Termasuk permintaan dokumen kegiatan pengadaan barang dan kontrak kegiatan pekerjaan pembangunan rehabilitasi berat gedung terpadu pada gedung Nifas dan Anak. 

Begitu juga dengan penyelesaian sengketa informasi ada sidang ketiga dan keempat. 

"Jadi rata-rata terkait dengan permohonan atau permintaan dokumen tender atau lelang yang menjadi persoalan, " ungkap Kepala Sekretariat KI Sulsel, Badaruddin. 

Menurut lelaki yang akrab disapa Badar, dalam menyelesaikan sengketa informasi, komisioner KI selalu berupaya agar sidang berujung pada mediasi. (*)