PPID Sulsel Lakukan Monev di Lima Kabupaten


Administrator | 29 Mei 2018 | Bagikan

Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Sulawesi Selatan melakukan kunjungan kerja selama tiga hari di lima kabupaten (23 – 25 Mei ). Yakni Kabupaten Gowa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng dan Bulukumba.

Kunjungan Kerja dipimpin langsung oleh Kepala Bidang (Kabid) Informatika Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (DISKOMINFO-SP) Provinsi Sulsel, Badaruddin, didampingi sejumlah kasubid dan staf.

Menurutnya, kunjungan kerja ini dalam rangka melakukan melakukan monitoring dan evaluasi (monev) sejauh mana PPID berperan dalam pelayanan informasi dan dokumentasi di kabupaten/kota.

Sebagaimana dimanahkan dalam Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID merupakan pejabat yang bertugas dan bertanggung jawab melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik meliputi proses pengumpulan, penyediaan, pengklasifikasian, penyimpanan, pendokumentasian, serta layanan permintaan informasi dan dokumentasi.

“Jadi kunjungan kita ini dalam rangka untuk melakukan monev sejauh mana peran PPID di Kabupaten. Apalagi, belum lama ini, kami sudah melakukan bimbingan teknis atau bimtek PPID yang diikuti oleh seluruh kabupaten/kota. Kami ingin melihat bagaimana implementasi yang sudah dilakukan daerah dan sharing terhadap kendala-kendala yang d hadapi” ungkap Badaruddin.

Badaruddin menambahkan, pada umumnya semua kabupaten yang disinggahi antusias menerima kehadiran rombongan PPID Provinsi Sulsel. Mereka berharap ada sharing informasi dengan provinsi agar paham betul peran, fungsi dan tanggung jawabnya sebagai PPID.

Selain itu, ada juga beberapa daerah yang telah menggelar bimtek bagi PPID pembantu pada OPD didaerah dalam rangka menindaklanjuti kegiatan sejenis yang telah dilaksanakan oleh PPID Provinsi Sulsel.

Mantan Kepala Bagian Humas Provinsi Sulsel itu melanjutkan, PPID sudah harus bekerja semaksimal mungkin di seluruh daerah karena kehadirannya diharapkan bisa membantu pemerintah dalam aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana yang disebutkan dalam Inpres No.10 tahun 2016. Apalagi, Inspektorat dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta KPK juga sudah mulai melakukan evaluasi terhadap inpres tersebut yang salah satu indikator keberhasilannya adalah peran PPID dalam layanan keterbukaan informasi.

Kepala Dinas Infokom Kabupaten Takalar,Fatmawati mengatakan pihaknya berharap agar senantiasa berkomunikasi dengan PPID provinsi dalam rangka mempermantap pemahamam pada tugas dan tanggung jawab maupun manajemen organisasi PPID, karena secara kelembagaan, PPID berada pada Dinas yang dipimpinnya dimana OPD ini merupakan Dinas yang baru terbentuk dua tahun ini berdasarkan PP No. 18 Tahun 2016.

“Kami masih membutuhkan banyak hal terkait pengelolaan PPID ini, baik petunjuk teknis, SDM serta sarana dan prasarananya. Maklum Dinas Infokom ini kan OPD baru. Karenanya komunikasi intens dan koordinasi dengan PPID provinsi sangat diharapkan” ungkapnya.

(Rusdy Chamb)