Sidang Sengketa Informasi Kemenag Makassar Berujung Damai


Administrator | 26 April 2018 | Bagikan

MAKASSAR -- Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Informasi (KI) senantiasa mendorong agar semua instansi atau lembaga yang dibiayai oleh pemerintah maupun bantuan luar negeri secara transparan membuka informasinya ke publik. Kecuali yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat rahasia.

Menurut Ketua Komisi Informasi ( KI) Prov Sulsel, Pahir Halim, ketika ada lembaga atau perseorangan yang merasa keberatan karena akses informasi publik tidak maksimal diberikan, yang bersangkutan bisa bermohon ke KI untuk difasilitasi melaksanakan sidang. 

Dalam sehari, KI menyidangkan tiga hingga empat sidang terkait informasi publik. Seperti yang dilaksanakan Kamis, (26/4).

Bertempat di Kantor KI Sulsel, ada tiga agenda sidang yang digelar. Salah satunya adalah sidang pemeriksaan awal ketiga antara pemohon Muhammad Ridwan Q, SE, dengan termohon Kementerian Agama Kota Makassar. Majelis Komisioner diketuai Abdul Kadir Patwa dengan anggota Asradi dan Pahir Halim. 

Ada beberapa poin yang dipersoalkan Muh Ridwan terhadap Kementerian Agama Kota Makassar. Diantaranya salinan otentik Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) anggaran pokok dan anggaran perubahan tahun 2015, 2016, serta laporan keuangan. 

Dia menilai sejauh ini, Kemenag Kota Makassar tidak transparan dalam memberikan informasi terkait materi yang telah disebutkan diatas. 

Namun sidang ini berakhir damai. Kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan persoalan ini secara bersama-sama. Artinya, Kementerian Agama Kota Makassar bersedia membuka dokumen yang diminta pemohon sepanjang tidak menyalahi ketentuan yang berlaku. 

"Sidang berujung damai. Sehingga tidak ada lagi sidang lanjutan yang akan digelar," ungkap Pahir. 

Berbeda dengan sidang sengketa informasi antara Muh Ridwan dan Kementerian Agama Kota Makassar, dua sidang lainnya, yakni SMPN 4 Makassar dengan Muh Ridwan terkait pengelolaan Dana BOS dan lainnya, serta sidang mediasi antara Ridwan dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulsel tidak dihadiri oleh termohon. Begitu juga dengan sidang antara Muh Ridwan dan SMPN 4 Makassar. (*)